Kepresidenan (2024–sekarang)
Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dengan 58,59% suara melawan dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantikan sebagai presiden Indonesia. Pada usia 73 tahun, tiga hari pada hari pelantikan, Prabowo menjadi orang tertua yang menjadi presiden Indonesia, sedangkan pasangannya, Gibran, menjadi orang termuda yang menjabat wakil presiden Indonesia pada usia 37 tahun, 19 hari. Dalam pidato pengukuhannya, Prabowo berjanji untuk mengatasi tantangan internal seperti korupsi yang meluas, yang terus menghambat pembangunan negara. Selain itu, ia menyatakan berminat untuk meningkatkan swasembada Indonesia, dengan fokus pada reformasi ekonomi dan penguatan industri nasional.[208]
Pedagang pasar (APPSI)
Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI) adalah organisasi nirlaba yang melakukan advokasi untuk kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Indonesia. Prabowo terpilih menjadi presiden APPSI pada tahun 2008.[94] Sebagai ketua umum, Prabowo kerap meminta pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jarak agar tidak merugikan pedagang kecil. “Selama ini pedagang pasar tradisional selalu diabaikan, sehingga ketika pasar modern didirikan, pemilik modal pedagang pasar tersebut harus rela dibubarkan karena dibongkar,” kata Prabowo.[95]
Pencak silat adalah salah satu seni bela diri tradisional Indonesia. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) mengawasi regulasi olahraga di Indonesia, membina atlet, dan menyelenggarakan turnamen. Prabowo terpilih sebagai presiden IPSI pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada tahun 2012 untuk masa jabatan ketiga berturut-turut.[96]
Pada SEA Games 2011 di Jakarta, olahraga pencak silat berhasil menjadi juara umum dengan menjuarai 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.[97] Kepemimpinan Prabowo sangat mengesankan di Asian Games 2018, dimana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 medali emas yang diraih kontingen Indonesia. Prabowo Subianto juga merupakan Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF).[98]
Prabowo dikenal gemar mengirimkan talenta-talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawarkan jabatan tinggi kepada mereka yang sudah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang berangkat ke Jepang untuk belajar atas biaya Kementerian Pertahanan, namun ditolak saat melamar bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia. Ia mengajak Sudaryono untuk bergabung dan mendapatkan posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu, ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir memulai karirnya di Australia untuk bergabung dengan Gerindra.[99]
Layanan Advokasi Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) wilayah Nusa Tenggara Timur menilai Prabowo berperan besar dalam bebasnya Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.[100] Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida merupakan TKI asal Nusa Tenggara Timur yang dikirim secara ilegal. Wilfrida dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen, pada 7 Desember 2010.[101]
Menggunakan koneksinya dengan Presiden Soeharto, Prabowo Subianto dan saudaranya berupaya membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990an. Hashim tidak berhasil menekan Goenawan Mohamad untuk menjual majalah Tempo miliknya yang dikenal blak-blakan. Prabowo pernah mengundang tokoh agama, Abdurrahman Wahid, ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatkan dia untuk tetap berpegang pada agama dan menjauhi politik, atau Abdurrahman Wahid akan menghadapi tindakan yang tidak diinginkan jika dia terus menerus menentang presiden. Ia kemudian memperingatkan intelektual Nurcholish Madjid (Cak Nur) untuk mengundurkan diri dari KIPP, unit pemantau pemilu yang dibentuk oleh Goenawan Mohamad. Tindakannya dikecam oleh Panglima ABRI, Feisal Tanjung sebagai tindakan yang "jelas inkonstitusional".[104]
Peran dalam kejatuhan Soeharto
Kurang dari tiga bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit Cadangan Strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban.[44] Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus (mantan komando Prabowo) diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat carteran, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api.[45] Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan “pengkhianat bangsa”.[46] Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota.[47] Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah, sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo saat ini, Kostrad, untuk memadamkan masalah yang ada, sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan/atau merebut kekuasaan.[45]
Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.[48] Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya, diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup, dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum.[49] Meskipun begitu, pada tahun 2009, dua dari sembilan orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya.[50] Pada tahun 2024, enam dari sembilan orang yang diculik (termasuk Arief) bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden.[51] Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lainnya (semuanya masih "hilang") antara Februari 1997 dan Mei 1998.[52]
Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Suharto.[53] Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto, sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto, yang diunggulkan untuk menggantikan Soeharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya (Pangkoops Jaya) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah "seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan".[54][55] Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Sjafrie, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Sjafrie.[56] Dalam laporan akhirnya, tim pencari fakta menduga bahwa, pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di Markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan.[57] Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Bambang Widjojanto.[58] Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto[59] pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim.[60]
Pendidikan militer dan penugasan
Prabowo Subianto mendaftar di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akademi Militer Nasional) di Kota Magelang pada tahun 1970.[34] Ia lulus pada tahun 1974 bersama orang lain yang kemudian memperoleh posisi kepemimpinan senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono.[34]
Pada tahun 1976, Prabowo Subianto bertugas di Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, Kopassus dan ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Unit komando Nanggala di Timor Timur, bekas wilayah Portugis yang telah diinvasi pada tahun sebelumnya.[34] Prabowo, yang saat itu berusia 26 tahun, adalah Panglima Nanggala termuda.[34] Prabowo memimpin misi untuk menangkap wakil presiden Fretilin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato.[34] Yang membimbing Prabowo Subianto adalah Antonio Lobato, adik Nicolau sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1978, kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Nicolau di perut ketika ia sedang dikawal di Maubisse, lima puluh kilometer selatan Dili.[34]
Diklaim, pada tahun 1983, Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas Pembantaian Kraras di Timor Timur.[35] Orang-orang yang selamat dari pembantaian ini dikurung di kamp konsentrasi yang dijaga oleh pasukan Prabowo, di mana banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan.[36] Prabowo mengklaim bahwa dia tidak berada di dekat distrik Viqueque ketika pembantaian itu terjadi, dan baik PBB maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah mengajukan tuntutan pelanggaran hak asasi manusia terhadapnya.[37] Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asiaweek pada tahun 2000, menghubungi empat organisasi non-pemerintah termasuk TAPOL di London; Solidamor di Jakarta; Yayasan HAK, yang berkantor pusat di Dili; dan East Timor Action Network (ETAN) di New York, dan mereka tidak dapat memberikan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang disadap, dokumen yang bocor, atau apa pun yang dapat mendukung keterlibatan Prabowo.[38][35]
Pada tahun 1985 Prabowo Subianto mengikuti Kursus Perwira Infanteri Tingkat Lanjut di Fort Benning, di Amerika Serikat untuk pelatihan komando.[39] Pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Kopassus Grup 3, Mayor Jenderal Prabowo berusaha menumpas gerakan kemerdekaan Timor Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur yang disebut geng "ninja", berkerudung berpakaian hitam dan beroperasi pada malam hari. Sementara, di kota-kota besar dan desa-desa, milisi dilatih dan diarahkan oleh komandan Kopassus. Pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Kampanye Angkatan Darat tahun 1997 disebut Operasi Pemberantasan.[40]
Pada tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin Operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para peneliti tersebut adalah lima orang Indonesia, empat orang Inggris, satu orang Belanda dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. Dua sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Misi tersebut melibatkan dukungan rahasia dari Atase Militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Helberg.[41] Setelah pemindahan sandera, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto memulai kampanye pembalasan terhadap desa-desa yang dianggap mendukung OPM, dalam satu insiden di desa Geselema yang menyerang penduduk desa dengan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah.[42]
Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang beranggotakan 27.000 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965.
Pemerintahan dan kabinet
Susunan Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (atas) dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang (bawah)
Pada tanggal 20 Oktober malam hari, Prabowo mengumumkan kabinet menteri terbesar di Indonesia sejak Kabinet Dwikora II yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, yang terdiri dari 103 anggota termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri.[209][210] Pada tanggal 25 Oktober, ia mengadakan retret gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang.[211]
Sebagai presiden, Prabowo melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada 9 November 2024.[212]
Kehidupan awal dan keluarga
Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), berasal dari Gombong, Kabupaten Karanganyar (Sekarang wilayah Kebumen). Ia adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan menteri Riset dan Teknologi pada Soeharto.[25] Sumitro menamai Prabowo dengan nama adik laki-lakinya sendiri yang terbunuh dalam insiden melawan Pasukan Jepang di Lengkong, Tangerang selama Revolusi Nasional Indonesia.[26] Ibunda Prabowo, Dora Marie Sigar (1919–2008), adalah seorang Kristen Protestan Minahasa, yang berasal dari keluarga Sigar-Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara.[27] Mereka menikah di Utrecht, Belanda.[28]
Prabowo Subianto memiliki dua kakak perempuan, Bianti Djiwandono yang lahir pada tahun 1946, dan Maryani Djojohadikusumo yang lahir pada tahun 1948.[28] Adik laki-laki satu-satunya, Hashim Djojohadikusumo, lahir pada tahun 1953.[28] Kakak sulung Prabowo, Bianti, menikah dengan Sudrajad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia periode 1993 hingga 1998, sedangkan adiknya, Maryani, menikah dengan pengusaha ekspatriat asal Prancis, Didier Lemaistre yang meninggal pada 2018.[28] Adik laki-laki Prabowo, Hashim, adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan aset tersebar di seluruh dunia mulai dari Indonesia hingga Eropa dan Amerika Utara. Karena pengasingan politik ayahnya akibat perbedaan pendapat dengan Sukarno pada tahun 1960-an, mereka hidup dalam pengasingan terutama di negara-negara seperti Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia dan Inggris, sehingga Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan.[29] Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia.[30] Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga tersebut tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School.[31] Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk akademi militer. Salah satu panutan Prabowo adalah Mustafa Kemal Atatürk, dan menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk melakukan siasat, dan memiliki hasrat untuk kekuasaan politik.[26]
Sumitro sendiri berasal dari kalangan elite. Ayahnya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri bank negara pertama Bank Negara Indonesia (BNI), pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sementara, dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang menyusun langkah-langkah kemerdekaan Indonesia.[32]
Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945.
Prabowo dan Titiek memiliki seorang putra, Didit Hediprasetyo, yang tinggal di Boston sebelum menetap di Paris untuk mengejar karir di bidang desain fesyen. Meskipun putranya kurang tertarik pada politik, Prabowo Subianto adalah paman dari politisi Gerindra Budi Djiwandono, Aryo Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang bersama-sama akan meneruskan garis keturunan politik Djojohadikusumo.[33]
Konvensi Partai Golkar
Pada tahun 2004, Prabowo Subianto adalah salah satu dari lima pesaing dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golongan Karya yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar. Ia memperoleh jumlah suara terendah, hanya 39, dan tersingkir di putaran pertama.[105] Pemungutan suara putaran kedua dimenangkan oleh Wiranto. Setelah menempati posisi terakhir dalam konvensi partai, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga mengundurkan diri pada 12 Juli 2008.
Pada bulan Februari 2008, lingkaran dalam Prabowo, termasuk Fadli Zon, Muchdi Purwoprandjono, dan adik laki-laki Prabowo Hashim Djojohadikusumo, bersama beberapa orang lainnya mendirikan Partai Gerindra. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia kemudian diangkat menjadi ketua umum partai tersebut setelah kematian ketua partai sebelumnya, Suhardi, pada tahun 2014.[106]
Kebijakan luar negeri
Di 100 hari pertamanya menjabat Menhan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok , Jepang, Filipina, dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer.[171][172]
Prabowo juga berupaya membantu BUMN pertahanan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ia berhasil membantu Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212i ke Thailand,[173] serta membantu PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis dok platform pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.[174]
Menyusul insiden pada akhir tahun 2019 di mana kapal-kapal Tiongkok melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Prabowo Subianto menyerukan tanggapan yang hati-hati, dengan menyebut Tiongkok sebagai "negara sahabat".[175] Dia juga memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas insiden tersebut.[176] Terlepas dari kontroversi kelambanannya mengenai permasalahan Pulau Natuna, jajak pendapat Indo Barometer pada awal Januari menunjukkan bahwa Prabowo Subianto adalah menteri paling populer di kabinet Jokowi.[177]
Saat ditanya mengenai situasi Laut Cina Selatan dalam sesi Dialog IISS Shangri-La pada 14 Juni 2022, Prabowo menjawab Indonesia menghormati kepentingan semua negara yang terlibat di kawasan. Ia kemudian mengutip Nelson Mandela bahwa "musuhmu tidak boleh menjadi musuh kami juga".[178] Menanggapi pembentukan AUKUS dan rencana Australia untuk mengakuisisi kapal selam nuklir, Prabowo menilai aliansi tersebut dibuat atas dasar pertahanan dan berada di bawah hak kedaulatan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.[179]
Departemen Pertahanan AS mengatakan Menteri Lloyd Austin dan Menteri Prabowo memandang agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dan menyebutnya sebagai kebohongan, dengan mengklaim bahwa Prabowo tidak pernah mengatakan hal tersebut ketika Kedutaan Besar Tiongkok menghubungi kantor pers Kementerian Pertahanan.[180] Prabowo sendiri kemudian membantah pernyataan Amerika tersebut, dengan menyatakan tidak ada pernyataan bersama maupun konferensi pers mengenai hal tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia berhubungan baik dengan Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia serta menghormati kepentingan mereka, dan menegaskan Indonesia sebagai sikap tidak selaras.[181]
Dalam debat capres ke-3 Pemilu 2024, Prabowo berargumentasi bahwa situasi di wilayah tersebut menggarisbawahi perlunya militer yang kuat. Dia menyatakan bahwa militer membutuhkan lebih banyak platform patroli dan satelit untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.[182]
Selama kunjungan presiden Probowo ke Tiongkok pada November 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman untuk "pembangunan maritim bersama" di wilayah "klaim yang tumpang tindih" kedua negara di dekat Kepulauan Natuna.[183] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memorandum tersebut tidak berdampak pada kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa dalam pandangan Indonesia klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.[183] Kritik terhadap memorandum tersebut yang dikutip oleh South China Morning Post berpendapat bahwa kata-kata tersebut dapat mendukung posisi Tiongkok mengenai klaim Laut Cina Selatan.[183]
Pada bulan Oktober 2020, Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya pernah dilarang memasuki negara tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh rekannya dari AS, Mark Esper dan visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut.[184] Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15EX Eagle II ke Indonesia.[185]
Pada tanggal 3 Juni 2023, Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian multi-poin untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina yang sedang berlangsung di IISS Dialog Shangri-La di Singapura.[186][187] Usulannya antara lain sebagai berikut.[186]
Usulan Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut adalah "rencana Rusia, bukan rencana Indonesia".[188] Usulan ini juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell, dengan mengatakan bahwa harus ada "perdamaian yang adil" bukan "perdamaian penyerahan".[188] Hal ini juga dikritik oleh Partai PDI-P, di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang memberikan nasehat yang menyimpang dari prinsip diplomasi yang "bebas dan aktif".[189] Namun, rencana tersebut diterima dengan baik oleh Tiongkok karena diplomat Tiongkok Cui Tiankai mengapresiasi upaya Prabowo dalam menemukan solusi perdamaian sekaligus mengkritik Barat karena salah mengelola situasi keamanan mereka sendiri.[190] Prabowo kemudian dipanggil oleh Jokowi untuk mengklarifikasi rencana perdamaian tersebut karena Indonesia secara resmi mengutuk Rusia atas invasi tersebut.[190][191] Jokowi kemudian mengklarifikasi bahwa rencana perdamaian yang diusung Prabowo “baik-baik saja” karena hanya sekedar usulan dalam dialog terbuka dan tidak secara resmi mencerminkan sikap Indonesia.[192]
Pada tanggal 2 Juni 2024, Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Prabowo di sela-sela Dialog IISS Shangri-La di Singapura dan mengundangnya untuk menghadiri KTT perdamaian Ukraina Juni 2024 di Jenewa, dengan harapan kehadirannya.[193] Menanggapi undangan tersebut, Prabowo mengaku belum bisa memastikan kehadirannya pada KTT bulan Juni tersebut dan ia harus berdiskusi dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tentang sikap pemerintah Indonesia dalam menghadiri KTT tersebut.[194] Prabowo mengatakan kepada Zelenskyy bahwa "Banyak negara merasa bahwa dalam pertemuan puncak perdamaian semua elemen harus hadir, terutama Rusia".[195] Prabowo menawarkan solusi Indonesia kepada Zelenskyy yang sepertinya tidak menerima usulan gencatan senjata Indonesia dan Prabowo ingin terus mencari solusinya. Prabowo juga menawarkan jasa baik Indonesia kepada Presiden Zelenskyy dalam segala cara untuk mencari solusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.[196]
Pada saat Konflik Israel–Hamas pada tahun 2023, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap Negara-negara Barat yang terkesan diam ketika melihat warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang. Ia juga mengecam negara-negara barat karena adanya standar ganda mengenai hak asasi manusia. Ia telah menyumbangkan Rp. 5 miliar kekayaan pribadinya untuk rakyat Palestina[197] dan bergabung dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar untuk Indonesia dari Palestina Zuhair Al-Shun untuk mengirimkan 51,5 ton bantuan yang disalurkan oleh TNI AU.[198] Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Ahmed Zaki untuk mengizinkan lewatnya kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat akan berlabuh di dekat El Arish, Sinai untuk menyalurkan bantuan lebih lanjut untuk Palestina.[199]
Dalam Dialog IISS Shangri-La di Singapura pada tanggal 2 Juni 2024, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Gaza di bawah misi penjaga perdamaian PBB jika diperlukan dan ia juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi dan merawat hingga 1000 orang. melukai warga Palestina di rumah sakit Indonesia sesegera mungkin jika situasi di lapangan memungkinkan.[200] Pernyataannya juga didukung oleh Panglima TNI Agus Subiyanto, yang menyatakan TNI dapat mengerahkan 1.394 personel untuk misi penjaga perdamaian di Gaza dan telah melakukan pendekatan Singapura dan Australia yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Indonesia untuk operasi bersama.[201] Presiden Jokowi menyatakan dukungannya terhadap rencana Prabowo memberikan bantuan medis dan menginstruksikannya untuk mencari kerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam pengoperasian rumah sakit di Gaza[202] dan terbang ke Yordania untuk menghadiri pertemuan puncak mengenai Gaza atas nama Jokowi.[203] Ide Prabowo juga mendapat dukungan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mengusulkan misi bersama antara Indonesia dan Malaysia.[204]
Salah satu tindakan awal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah memperluas bidang studi di Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 Sains dan Matematika serta Ilmu Militer.[205] Ia juga membebaskan biaya kuliah bagi taruna berprestasi dan menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan menyediakan komputer laptop dari kampus.[206] Pada tanggal 25 Maret 2022, Jokowi dan Prabowo melakukan perluasan kampus dengan membuka cabang di luar Sentul City, Jawa Barat, yaitu Ben Mboi Politeknik, di Belu, Nusa Tenggara Timur.
Prabowo juga secara pribadi menerima 22 mahasiswa Palestina untuk didaftarkan di Unhan pada 8 November 2023 dengan masa studi 5 tahun di bidang kedokteran, farmasi, dan teknik.[207] Dia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut.[207] Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dalam upayanya menjadi negara berdaulat yang diakui.[207]
Program lumbung pangan
Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga berperan penting dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti lumbung pangan. [170] Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan memainkan peran pendukung dalam proyek lumbung pangan, sementara Kementerian Pertanian akan memainkan peran utama, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.[170]
Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Prabowo Subianto adalah politikus Indonesia yang sebelumnya berkarier sebagai prajurit TNI dan pengusaha. Saat ini, dia menduduki jabatan publik sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Sejak didirikannya pada 2008, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dirinya sempat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009 dan calon presiden pada Pilpres 2014 serta Pilpres 2019.
Nama Lengkap: Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Kelahiran: Jakarta, 17 Oktober 1951
Partai: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Suara.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, akan didampingi oleh empat ajudan baru yang merupakan perwira berprestasi dari TNI-Polri. Keempat ajudan ini dipilih sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 12 Tahun 2016.
Informasinya, mereka yang terpilih adalah Kolonel Pnb Dr. Anton Pallaguna dari TNI AU, Kolonel Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Letkol (P) Romi Habe Putra dari TNI AL, dan Kombes Ahrie Sonta dari Polri.
Keempat ajudan Prabowo Subianto tetap mempertahankan status keanggotaannya di TNI-Polri. Berdasarkan aturan tersebut, mereka akan menerima gaji yang disesuaikan dengan pangkat dan golongan di instansi masing-masing.
Hal ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Permensesneg 12 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa ajudan presiden tidak kehilangan status keanggotaan di satuan mereka.
Gaji Ajudan Presiden yang berasal dari TNI akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024, yang mengatur besaran gaji pokok perwira menengah TNI.
Gaji pokok seorang kolonel, misalnya, berada di kisaran Rp 3.446.000 hingga Rp 5.663.000 per bulan, belum termasuk tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, untuk ajudan yang berasal dari Polri, besaran gajinya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024, di mana gaji pokok seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) sama seperti perwira menengah TNI, yaitu di kisaran Rp 3.446.000 hingga Rp 5.663.000 per bulan.
Selain gaji pokok, ajudan presiden akan menerima tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 untuk anggota TNI, dan Perpres Nomor 103 Tahun 2018 untuk Polri.
Besaran tukin terkecil anggota TNI berada di angka Rp 1.968.000, sementara tukin terbesar untuk perwira tinggi seperti KSAD, KSAL, dan KSAU bisa mencapai Rp 37.810.500.
Bagi perwira Polri, tukin terkecil berada di angka Rp 1.968.000, sementara untuk jabatan tinggi seperti Wakapolri, bisa mencapai Rp 34.902.000.
Dengan fasilitas dan tunjangan yang cukup besar, ajudan Prabowo Subianto diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Jakarta, pada Minggu (20/10).
Setelah mengucapkan sumpah sesuai Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, Prabowo memberikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dalam pidatonya, ia mengangkat berbagai isu, termasuk korupsi, kemiskinan, swasembada pangan dan energi, hilirisasi komoditas, serta masalah Palestina.
Pada 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Keputusan ini tercantum dalam Berita Acara Nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024, di mana Prabowo dan Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, serta memenuhi syarat 20 persen suara di setiap provinsi di 38 provinsi Indonesia.
Pelantikan ini juga dibuka oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Prabowo dan Gibran kemudian mengucapkan sumpah sebagai presiden dan wakil presiden. Prabowo berjanji untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan adil, sementara Gibran menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya sebagai wakil presiden.
Setelah menandatangani berita acara pelantikan, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta Prabowo dan Gibran melakukan pertukaran tempat duduk. Acara selanjutnya yaitu pidato presiden ke-8, Prabowo Subianto, menghadap anggota DPR RI, DPD RI, pejabat undangan, serta tamu dari negara-negara sahabat.
Acara pelantikan akan teriringi dengan pesta rakyat di Jakarta, mencakup kawasan Senayan, FX Sudirman, hingga Monumen Nasional (Monas), di mana masyarakat dapat menikmati berbagai pertunjukan untuk menyambut presiden dan wakil presiden baru. Sebanyak 13 panggung telah tersedia untuk acara ini.
Sebaran 13 titik lokasi panggung sebagai berikut:
Titik1 Panggung Sumatera : Depan Gedung BRITitik2 Panggung Kalimantan : Depan Mid PlazaTitik3 Panggung Sulawesi : Depan Gedung BNI TowerTitik4 Panggung Nusantara : Depan Gedung Plaza Indonesia (Bundaran HI)Titik5 Panggung Jawa : Depan Gedung SarinahTitik6 Panggung Papua : Bundaran Patung KudaTitik7 Panggung Merah Putih :Taman Pandang Istana MerdekaTitik8 Panggung Rakyat : Depan Hotel Mandarin OrientalTitik9 Panggung Rakyat : Depan Darma IntilandTitik10 Panggung Rakyat : Depan Gedung JayaTitik11 Panggung Rakyat : Area ChillaxTitik12 Panggung Rakyat : Pintu 6 Gelora Bung KarnoTitik13 Panggung Rakyat : Depan FX Sudirman
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa panggung rakyat akan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, menggantikan kegiatan car free day (CFD) yang dibatalkan.
Setelah pelantikan, Prabowo dan Gibran juga menuju Istana Merdeka untuk serah terima jabatan dengan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Usai prosesi, Prabowo bersama beberapa menteri mengantar Jokowi ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk kembali ke Solo, kampung halamannya, bersamaan dengan atraksi pesawat militer. Jokowi mengungkapkan bahwa ia juga menyerahkan “seutuhnya impian, harapan, dan cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia” kepada Prabowo, yang harapannya akan menghadapi berbagai tantangan besar dalam pemerintahan mendatang.
Cek informasi menarik lainnya di www.umj.ac.id
